SUMUT | Warta Nasional, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan Danau Toba memerlukan kerja bersama yang kolaboratif oleh para pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah dan pelaku wisata.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada Diskusi Kelompok Terarah Perkuatan Kolaborasi Antara Pihak Dalam Mendorong Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba, yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Hotel Santika Dyandra Medan, Jalan Raden Saleh, Medan, Kamis (24/11/2022).

Danau Toba sebagai objek pariwisata andalan, sekaligus prioritas utama pembangunan nasional perlu penanganan yang menyeluruh serta kolaboratif, antara pemerintah pusat, provinsi sebagai perwakilannya, serta pemerintahan kabupaten/kota yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.

Selanjutnya, kata Gubernur, langkah kolaborasi juga berkaitan erat dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bahkan dirinya berkonsultasi kepada kepala daerah di kawasan Danau Toba tentang bagaimana mengatasi masalah yang ada, seperti keberadaan ikan Red Devil (ikan merah) yang memangsa bibit ikan mujahir yang selama ini merupakan endemik.

“Saya berterima kasih dan mendukung upaya semua pihak yang akan melaksanakannya secara transparan. Termasuk aturan-aturan itu, kalau memperhatikan kondisi masyarakat, pasti mereka akan menerima. Karena kalau rakyat tak percaya, tak akan bisa (program) berjalan. Jadi beri mereka kepercayaan, bagaimana sumber daya manusia (SDM) kita tingkatkan,” jelas Gubernur, (Red).