TANAH DATAR, WARTA NASIONAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), memperkuat pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir dengan menjaga produksi dan pasokan pangan, memantau harga komoditas setiap hari, membuka akses pasar bagi hasil pertanian, hingga mendorong hilirisasi produk.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga, tetapi harus dimulai dari memastikan petani mampu terus berproduksi dan hasil pertanian terserap pasar.

Hal tersebut disampaikan Eka saat menerima kunjungan wartawan dalam rangka on site visit Kompetisi Karya Tulis Jurnalistik Bank Indonesia (BI) 2026 di ruang kerja Bupati Tanah Datar, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada petani sejak pengolahan lahan hingga masa panen. Dukungan tersebut antara lain melalui layanan bajak sawah gratis dengan penyediaan alat dan operator, perbaikan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan biaya tanam, penguatan ketersediaan pupuk, hingga perlindungan melalui program asuransi pertanian.

“Kita membantu petani dari mulai mengolah lahan sampai panen. Jadi bukan hanya satu tahap, tetapi bagaimana petani bisa terus berproduksi,” ujar Eka.

Setelah produksi terjaga, Pemkab Tanah Datar juga melakukan pemantauan harga komoditas pangan secara rutin. Perkembangan harga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan bersama pihak terkait.

“Harga kita pantau setiap hari,” kata Eka.

Ia mengatakan, ketersediaan pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika produksi daerah mengalami surplus, pemerintah daerah berupaya membuka akses pasar ke daerah lain agar hasil pertanian tetap terserap dan petani tidak mengalami kesulitan menjual produknya.

“Kalau produksi kita berlebih, jangan sampai petani kesulitan menjual. Surplus itu harus kita carikan pasarnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan petani.

Tidak berhenti pada produksi dan pemasaran, Pemkab Tanah Datar juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Sejumlah komoditas hortikultura seperti tomat dan cabai diarahkan untuk diolah menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Dalam pengendalian inflasi sekaligus pengembangan usaha masyarakat, Pemkab Tanah Datar juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia, antara lain melalui pelatihan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tanah Datar telah memperoleh penghargaan pengendalian inflasi sebanyak enam kali berturut-turut. Namun, Eka menegaskan penghargaan bukan menjadi tujuan utama dari berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kita lebih fokus bagaimana program dan inovasi ini berjalan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan semata-mata mengejar penghargaan,” kata Eka.

Upaya menjaga kesinambungan produksi pangan juga menghadapi tantangan ketika bencana berdampak terhadap sejumlah lahan pertanian. Pemerintah daerah melakukan normalisasi lahan terdampak sekaligus mempercepat penanaman kembali untuk menjaga produksi.

“Yang terdampak kita fokuskan untuk dinormalisasi, kemudian kita percepat tanam kembali. Yang tidak terdampak juga tetap kita jaga produksinya,” jelasnya.

Eka menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, perbankan, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait.

Dengan menjaga produksi dari sisi hulu, memastikan distribusi dan pemasaran berjalan, serta mengembangkan hilirisasi di sisi hilir, Pemkab Tanah Datar berupaya menjaga ketersediaan pangan, melindungi pendapatan petani, dan mempertahankan stabilitas harga di daerah.