WARTA NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Gorontalo.
Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, tim melakukan pengendalian terhadap empat lokasi pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo pada 10–13 November 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Gorontalo dan Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Gorontalo tersebut bertujuan memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengawasan dilakukan melalui penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) terhadap empat lokasi yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan maupun konfirmasi KKPRL.
Di Kabupaten Pohuwato, penilaian mencakup Terminal Khusus (Tersus) PT Loka Indah Lestari di Kecamatan Popayato, pemanfaatan air laut untuk usaha budidaya udang vaname PT Libuo Vanamei Makmur di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, serta Terminal Khusus PT PLN Nusantara Power UP PLTG di Desa Maleo.
Sementara di Kabupaten Boalemo, pengawasan dilakukan terhadap Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tilamuta.
Ketua Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Wahyu Oramahi, menjelaskan bahwa penilaian tersebut tidak hanya untuk memeriksa kesesuaian aktivitas di lapangan dengan dokumen perizinan, tetapi juga mengevaluasi pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemegang KKPRL.
Menurutnya, setiap pemegang persetujuan atau konfirmasi KKPRL wajib menyampaikan laporan tertulis setiap tahun kepada KKP melalui aplikasi e-SEA. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat perkembangan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha maupun nonberusaha, serta realisasi luas perairan dan pemanfaatannya apabila perizinan telah diterbitkan.
Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengingatkan bahwa pemanfaatan ruang laut tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir. Pemegang KKPRL harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, termasuk memberikan akses kepada nelayan kecil yang rutin melintas di sekitar lokasi kegiatan.
Aspek perlindungan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pengendalian tersebut. Setiap pemegang persetujuan diwajibkan menjalankan kegiatan secara ramah lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta melakukan rehabilitasi apabila terdapat sumber daya yang mengalami kerusakan.
Selain itu, pemegang KKPRL harus memperhatikan kelangsungan hidup dan jalur migrasi biota laut, melibatkan serta memberdayakan masyarakat sekitar, menghindari potensi konflik sosial, dan memenuhi aspek keselamatan, pertahanan, serta keamanan negara.
Kewajiban lainnya mencakup penyediaan sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan beserta lingkungannya. Pemegang KKPRL juga harus melaporkan pendirian atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menangani urusan hidrografi dan oseanografi.
Apabila masa berlaku persetujuan berakhir dan kegiatan tidak dilanjutkan, bangunan maupun instalasi di laut wajib dibongkar sesuai ketentuan. Sementara pemanfaatan ruang laut yang berada di kawasan konservasi juga harus memperhatikan ketentuan kemitraan dengan pengelola kawasan.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan perairan.
Ia menilai pemanfaatan ruang laut tidak cukup hanya memenuhi persyaratan perizinan dan kesesuaian tata ruang, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir, terutama nelayan, serta keberlanjutan ekosistem laut.
“Pengendalian pemanfaatan ruang laut menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang. Karena itu, setiap pemegang KKPRL harus memastikan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik,” tegas Aryanto, Sabtu (14/11).
Melalui kegiatan tersebut, BPRL Makassar bersama DKP Provinsi Gorontalo berharap tingkat kepatuhan pemegang KKPRL semakin meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan ruang laut di wilayah Gorontalo dapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, serta tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
