Warta Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai usulan pemberian insentif bagi kepala daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gagasan yang patut dikaji.
Menurut Tito, skema tersebut dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menggali potensi ekonomi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat melalui kenaikan pajak atau pungutan.
“Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut saya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir berkreasi menaikkan PAD tanpa membebankan rakyat,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Tito menjelaskan, pemberian persentase tertentu dari peningkatan PAD dapat menjadi bentuk penghargaan bagi kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara positif.
Menurutnya, kepala daerah akan terdorong untuk mencari berbagai inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan sumber penerimaan daerah.
Dengan adanya insentif tersebut, kepala daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing.
Selain mendorong kreativitas pemerintah daerah, Tito juga menilai skema insentif PAD dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah praktik korupsi kepala daerah.
Ia berharap kepala daerah memiliki jalur legal untuk mendapatkan penghargaan atas kinerja peningkatan pendapatan daerah, sehingga tidak terdorong mencari keuntungan melalui cara yang melanggar hukum.
Meski demikian, Tito menegaskan kebijakan tersebut belum bisa langsung diterapkan karena membutuhkan kajian mendalam.
Tito mengatakan pemerintah perlu menyusun aturan yang jelas sebelum menerapkan mekanisme insentif tersebut.
“Tinggal dibuat aturannya. Tapi, ini perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antara kementerian lembaga di dalam pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan juga perlu melibatkan DPR karena kebijakan mengenai pemberian insentif kepada kepala daerah merupakan keputusan penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.
“Bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting,” tandas Tito.
Usulan pemberian insentif dari PAD tersebut kini masih berada dalam tahap pembahasan awal.
Pemerintah akan mengkaji berbagai aspek, termasuk mekanisme, besaran insentif, serta aturan pengawasannya agar kebijakan tersebut dapat berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
