www.domainesia.com
BeritaPemerintahan

Proyek Pemerintah hingga Rp2 Miliar Diprioritaskan untuk Kontraktor Lokal, Ini Aturan LKPP

×

Proyek Pemerintah hingga Rp2 Miliar Diprioritaskan untuk Kontraktor Lokal, Ini Aturan LKPP

Sebarkan artikel ini
Direktur Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Hardi Afriansyah. Kamis, (16/11/26).

WARTA NASIONAL – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat kebijakan afirmasi bagi kontraktor lokal dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah. Melalui kebijakan ini, paket proyek dengan nilai pagu anggaran hingga Rp2 miliar diprioritaskan bagi penyedia jasa yang berdomisili di kabupaten atau kota tempat proyek dilaksanakan.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Hotel Bela, Ternate. Kamis (19/11)

Direktur Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Hardi Afriansyah, menjelaskan bahwa pengadaan konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai paket dan domisili penyedia jasa.

Untuk paket dengan nilai hingga Rp2 miliar, penyedia yang diprioritaskan adalah pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten atau kota lokasi proyek. Apabila tidak tersedia penyedia di wilayah tersebut, cakupan pemilihan dapat diperluas kepada pelaku usaha yang berdomisili di provinsi yang sama.

Sementara itu, paket dengan nilai di atas Rp2 miliar hingga Rp7,5 miliar diperuntukkan bagi penyedia yang berdomisili di provinsi tempat pekerjaan dilaksanakan. Jika penyedia yang memenuhi ketentuan tidak tersedia, pemilihan dapat dilakukan secara nasional sesuai aturan yang berlaku.

Hardi mengatakan, kebijakan afirmasi tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha daerah agar dapat terlibat langsung dalaẀm pembangunan.

“Kami mengafirmasi dan mendahulukan pengusaha di lokasi proyek. Untuk pekerjaan konstruksi sampai Rp2 miliar, pemenangnya harus pelaku usaha di lokasi proyek tersebut. Kami juga mempermudah syarat menjadi penyedia pemerintah agar UMKM tidak ragu lagi untuk mengambil peran,” ujarnya.

Selain afirmasi wilayah, pemerintah ju⁴mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan alokasi minimal 40 persen belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi produk dan jasa usaha kecil serta koperasi sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memulai proses pengadaan lebih awal sebelum tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, percepatan tahapan pengadaan memungkinkan penandatanganan kontrak dilakukan sejak Januari. Dengan begitu, pekerjaan fisik dapat dimulai lebih cepat dan perputaran anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

Mulai sekarang kita harapkan pengadaannya bisa cepat. Jadi, awal tahun bisa teken kontrak, sehingga cita-cita dari mulai Pak Presiden sampai kepala daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bisa mulai di bulan Januari,” kata Setya.

LKPP juga mendorong efisiensi belanja pengadaan nasional. Dari total belanja pengadaan yang disebut mencapai sekitar Rp1.200 triliun, lembaga tersebut menargetkan efisiensi hingga 30 persen atau sekitar Rp400 triliun pada 2027.

VÇSetya menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kualitas bangunan maupun spesifikasi material konstruksi. Penghematan justru diarahkan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan masyarakat, termasuk program beasiswa dan pelayanan kesehatan.

Ia juga mengingatkan pejabat pemerintah dan penyedia jasa agar menjaga integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Pelaku usaha lokal harus memperoleh kesempatan berkompetisi secara adil tanpa pungutan liar, permintaan jatah proyek, maupun intervensi pihak tertentu.

Untuk memperkuat transparansi, LKPP menyediakan mekanisme pengaduan agar indikasi kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran dalam proses tender dapat ditindaklanjuti.

Melalui kebijakan afirmasi dan percepatan pengadaan tersebut, LKPP berharap proyek konstruksi pemerintah tidak hanya berjalan lebih efisien, tetapi juga membuka kesempatan bagi kontraktor lokal, memperkuat UMKM, serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.