BATU BARA | Warta Nasional, Pemerhati Penyelenggara Pemilu (KP3) menggelar aksi damai didepan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu Bara. Pasalnya penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Batu Bara diduga tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan. Hal ini disampaikan Koordinator Lapangan KP3 saat menggelar aksi damai didepan Kantor KPU Batu Bara Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, Kamis (22/12/22).
Koordinator Aksi Fery Kurniawan, menyampaikan beberapa tuntutan dugaan ketidak patuhan terhadap mekanisme pembentukan Badan Ad hock yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hock.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Batu Bara telah mengeluarkan pengumuman nomor 1205/PP 04. 1-Pu/1219/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan Untuk Pemilihan Umum tahun 2024 di Batu Bara, 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Muksin Kalid sebagai Plh Ketua KPU Kabupaten Batu Bara, ujar Fery Kurniawan.
Menurut Fery, hasil pengamatan dari Nama-nama yang diumumkan lulus, dimana patut diduga KPU Kabupaten Batu Bara tidak “patuh” terhadap mekanisme pembentukan badan ad hoc yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc”, ujar Fery.
”Kami menduga Nama-nama yang diluluskan oleh KPU Batu Bara sebagai anggota PPK Kecamatan Se Kabupaten Batu Bara diduga kuat Nama-nama yang telah dipersiapkan sejak lama untuk kepentingan tertentu sekelompok oknum atau golongan tertentu,” tegasnya.
“Kami menduga ada dugaan kecurangan dengan cara melakukan pengaturan terhadap nama-nama calon anggota PPK”, jelas Fery.
Fery menjelaskan, selain itu anggota PPK didominasi penyelenggara yang belum pernah dan/atau minim pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat kecamatan bahkan ditingkat desa. KPU Batu Bara patut diduga out the track atau keluar jalur dalam menetapkan nama-nama anggota PPK se- Kabupaten Batu Bara, ucapnya.
Sementara Fery mengkhuatirkan Pemilu akan datang lebih buruk kualitasnya dari Pemilu 2019 lalu, disebabkan penyelenggara ad hoc yang dipilih oleh KPU Batu Bara tidak semata mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam PKPU dan pedoman pembentukan badan ad hoc lainnya, melainkan duduga titipan”, tandasnya.
Pantauan Wartawan, pelaksanaan aksi mendapat pengawalan dari puluhan personil Polres Batu Bara dan Sat Pol PP Kabupaten Batu Bara.
Disamping itu, KP3 menyatakan 3 sikap untuk ditindaklanjuti: Pertama, meminta semua pihak yang terkait untuk segera mengusut dugaan pengaturan kelulusan anggota PPK se-Kabupaten Batu Bara, karena proses seleksinya diduga terindikasi menyalahi PKPU dan tidak Profesional.
Kedua, meminta agar hasil seleksi wawancara terhadap 180 calon Anggota PPK dibuka secara transparan ke publik. Dan ketiga, meminta KPU Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja 5 Komisioner KPU Batu Bara yang dinilai gagal dan lalai dalam menjalankan tugasnya, tutup koordinator lapangan dalam orasinya.
Sedangkan menurut Ketua KPU Batu Bara M. Amin Lubis didampingi Komisioner KPU Batu Bara Al Husain Harahap mengatakan bila memang ada ditemukan bukti kecurangan pihaknya minta bukti, (Bambang).
