Ket Foto: Sekda Drs Tonny Sihombing didampingi Inspektur Drs BP Siahaan, Kadis PKP Anggiat Simanullang, ST, Kadis PMPTSP Drs Rudolf Manalu saat mengikuti Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023, Selasa (21/3/2023), melalui zoom meeting di Kantor Bupati Humbahas.
HUMBAHAS | Warta Nasional, Pemkab Humbahas mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023, Selasa (21/3/2023) melalui zoom meeting di kantor Bupati Humbahas.

Rakor itu diikuti Sekda Drs Tonny Sihombing, Inspektur Drs BP Siahaan, Kadis PKP Anggiat Simanullang, ST, serta Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Drs Rudolf Manalu.

Rakor yang dibuka Ketua KPK RI Firli Bahuri tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarto, Sekjend Kementerian Dalam Negeri DR Suhajar Diantoro, Kepala BPKP RI Dr M Yusuf Ateh dan lembaga terkait.

Suhajar Diantoro mengatakan, dalam upaya pencegahan korupsi, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di delapan area intervensi dengan program MCP (monitoring center for prevention).

Terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detil ke dalam 63 sub indikator pada 8 area intervensi yang akan menjadi fokus MCP di tahun 2023 yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pangadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa, jelasnya.

Sementara Kepala BPKP RI, Dr. M Yusuf Ateh mengatakan, modus kecurangan semakin kompleks, terencana dan dilakukan bersama-sama. Korupsi itu tidak hanya dilakukan ASN, tindak kecurangan juga banyak melibatkan pihak swasta. 

Pelayanan publik masih berbelit-belit, lama, mahal dan rawan pungli. Berbagai belanja program dan kegiatan habis, dampaknya kecil bahkan ada tidak berdampak, tutup Dr. M Yusuf Ateh Kepala BPKP RI, (BST).