BATU BARA | Warta Nasional, Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara mendapat keritikan keras dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Tunas Muda Gemkara (TM Gemkara) yang berujung penyegelan terhadap pintu ruangan kerja Bupati dan Ketua DPRD Batu Bara Pada Jumat (29/09).
Sebelum itu pun, massa Tunas Muda Gemkara pada Senin (04/09) sudah melakukan aksi demo depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD menyampaikan tuntutan nya. Dari kedua aksi yang dilakukan TM Gemkara tidak satupun disambut Kepala Pemerintahan atau Bupati Kabupaten Batu Bara.
Mirisnya, yang perlu menjadi perhatian,
Aksi demo yang dilakukan Tunas Muda Gemkara bak gayung bersambut, pasalnya, pada hari yang sama, hanya hitungan beberapa jam, kembali hadir massa aksi yang mengatas namakan Barisan Emak-Emak Mendukung Pembangunan Batu Bara (BEM-PBB) pun lolos menyampaikan aspirasi dukungannya terhadap Program Pemerintahan saat ini.
Lalu pada Aksi Kedua TM Gemkara yang kedua dilokasi dan tempat yang sama, hal serupa pun terjadi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melalui Rilis Resmi Diskominfo secara umum mengeluarkan Klarifikasi terkait tuntutan Massa Aksi Tunas Gemkara.
Terpisah, menanggapi hal tersebut, Ketua Kordintor Daerah Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional (LT KPSKN) Kabupaten Batu Bara, M. Hamdani Batu Bara, saat ditemui disalah satu Cafe di kecamatan Tanjung Tiram, Selasa (01/10/2023), berharap di kabupaten Batu Bara tetap aman dan kondusif, apalagi saat ini seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan menghadapi Pesta Demokrasi.
Tentunya banyak pihak yang berkepentingan akan mengambil pentas, dan tak jarang masyarakat akan di jadikan tumbal untuk kepentingan nya, ujar Hamdani.
Menurut dia, langkah yang telah di ambil pemeritah saat ini akan melukai hati beberapa pihak masyarakat, semestinya Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengambil kebijakan dengan menyambut dan mengajak duduk bersama massa aksi menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat yang mungkin ada kekeliruan, bukan sebaliknya membuat tandingan atau klarifikasi Publik.
Dia juga mengatakan, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap pemerintah, hal ini tujuan agar pemerintah bisa lebih baik dalam menjalani semua program-program yang akan dijalankan, ujarnya.
Terakhir ia berpesan kepada pihak Pemerintah bisa duduk bersama masyarakat dan massa aksi menyelesaikan persoalan yang ada pada saat ini, agar Kabupaten Batu Bara tetap aman damai dan Kondusif, tutup M. Hamdani Koordinator AGENT D. 857 Pers Informasi Negara RI. (Tim),
