Warta Nasional – Penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik maupun aparat penegak hukum dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Abdul Fickar Hadjar menilai penindakan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap upaya pembenahan aparatur negara.
Menurut Abdul Fickar, pembenahan aparatur menjadi langkah penting karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan citra pemerintahan.
“Relatif ada perhatian, karena pembersihan aparatur juga akan meningkatkan citra baik pemerintahan,” ujar Prof. Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi, Senin (13/7/2026).
Ia menilai penindakan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan sebuah keharusan.
Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan instansi tempat pelaku bekerja, tetapi juga berdampak terhadap negara secara keseluruhan.
“Penindakan korupsi yang dilakukan pejabat publik sebuah keharusan yang tidak terelakkan, karena penyelewengan uang negara tidak hanya akan merugikan instansi negara terkait, tetapi juga keuangan negara secara keseluruhan,” katanya.
Abdul Fickar juga menilai penindakan terhadap aparat, khususnya penegak hukum, dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Menurutnya, meningkatnya kepercayaan publik akan turut berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional.
“Penindakan terhadap aparatus terutama para penegak hukum langsung atau tidak langsung akan melahirkan citra baik yang secara langsung akan melahirkan kembali kepercayaan publik yang pada gilirannya juga berpengaruh pada pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada pergantian pemerintahan.
Kunci utamanya, kata dia, adalah komitmen dan konsistensi pimpinan dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
“Pada dasarnya penegakan hukum itu tindakan yang berkelanjutan dari rezim ke rezim pemerintahan. Yang terpenting itu komitmen serius dari pimpinan yang sedang berkuasa yang secara langsung akan meningkatkan laju perekonomian sebuah negara. Karena itu dibutuhkan konsistensi komitmen ini pada level pelaksanaan yang continues,” pungkasnya.
Editor : Joni
Sumber Berita : Tribunnews/Hasanudin Aco
